IndonesianChinese (Simplified)DutchEnglishJapanese

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Home
  • Keterbukaan
  • Komite Imparsial

Komite Imparsial

KOMITMEN KETIDAKBERPIHAKAN
PT EQUALITY INDONESIA

 

Atas nama seluruh personal yang terlibat dalam operasionalisasi Lembaga Sertifikasi, Manajemen Puncak PT EQUALITY Indonesia berkomitmen terhadap ketidakberpihakan, mengelola konflik kepentingan, dan menjamin obyektivitas kegiatan sertifikasi.

Manajemen Ketidakberpihakan
Tujuan sertifikasi adalah untuk memberikan keyakinan kepada seluruh pihak bahwa suatu sistem manajemen memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Nilai dari sertifikasi merupakan tingkat keyakinan publik dan kepercayaan yang dibentuk melalui asesmen oleh pihak ketiga yang kompeten dan tidak berpihak (netral).
Tidak berpihak dan dipersepsikan tidak berpihak, diperlukan oleh lembaga sertifikasi untuk menghasilkan jasa sertifikasi yang memberikan kepercayaan. Prinsip yang menumbuhkan kepercayaan terhadap lembaga sertifikasi, selain ketidakberpihakan, mencakup : kompetensi, tanggung jawab, keterbukaan, kerahasiaan, dan cepat tanggap terhadap keluhan.
PT EQUALITY Indonesia akan mengambil tindakan untuk menanggapi setiap ancaman terhadap ketidakberpihakan yang timbul dari tindakan personel, lembaga, atau organisasi lain. Seluruh  personel  PT EQUALITY Indonesia,  baik  internal  maupun  eksternal,  atau  komite yang dapat mempengaruhi kegiatan sertifikasi harus bertindak secara tidak berpihak dan tidak diizinkan memberi tekanan komersial, keuangan atau tekanan lainnya yang mengkompromikan ketidakberpihakan.
PT EQUALITY Indonesia mensyaratkan  personel, baik internal maupun   eksternal, untuk mengungkapkan  seluruh situasi yang mungkin menimbulkan  konflik kepentingan pada personel atau organisasi PT EQUALITY Indonesia. Informasi  ini digunakan sebagai  masukan untuk mengidentifikasi ancaman terhadap ketidakberpihakan  yang timbul akibat kegiatan  personel  atau  organisasi yang mempekerjakan mereka dan tidak boleh menggunakan personel internal atau eksternal tersebut, kecuali mereka dapat menunjukkan bahwa tidak ada konflik kepentingan.
PT EQUALITY Indonesia mengidentifikasi, menganalis dan mendokumentasikan kemungkinan konflik kepentingan yang timbul dari penyediaan jasa sertifikasi, termasuk setiap konflik yang timbul dari hubungan kerjanya, khususnya hubungan kerja yang menciptakan ancaman terhadap ketidakberpihakan. Ancaman terhadap ketidakberpihakan mencakup hal berikut ini :
a) Ancaman swa-kepentingan (self-interest threats) : ancaman yang timbul dari seseorang  atau  lembaga yang bertindak untuk kepentingannya sendiri.   Kepentingan yang terkait dengan sertifikasi yang merupakan ancaman pada ketidakberpihakan adalah swa-kepentingan  terhadap keuangan.
b) Ancaman swa-kajian (self-review treats) : ancaman yang timbul dari seseorang  atau lembaga   yang melakukan kajian terhadap pekerjaannya sendiri.  Audit sistem manajemen klien oleh seseorang dari lembaga sertifikasi  yang telah memberikan konsultansi sistem manajemen menjadi ancaman dalam swa-kajian.
c) Ancaman karena keakraban (atau kepercayaan) (familiarity (or trust) threats) : ancaman yang timbul dari   seseorang  atau lembaga yang terlalu akrab atau terlalu percaya dengan  personel tertentu dibanding dengan pencarian bukti audit.
d) Ancaman intimidasi (intimidation threats) : ancaman  yang timbul dari seseorang atau lembaga yang memaksa untuk membuka atau menyimpan rahasia suatu persepsi. Seperti ancaman akan mengganti atau melaporkan kepada penyelia.

 

Sumber Konflik Kepentingan

Sumber konflik kepentingan yang potensial dan mungkin timbul telah diidentifikasi dan status ketidakberpihakannya didokumentasikan dalam setiap proses sertifikasi yang dilaksanakan PT EQUALITY Indonesia. Sumber konflik kepentiangan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pemegang Saham
Dalam statusnya sebagai Pemegang Saham, seluruh Pemegang Saham PT EQUALITY Indonesia harus diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi dan kepada yang bersangkutan tidak dapat memberikan tekanan dalam bentuk apapun kepada seluruh Personal Sertifikasi selama proses penilaian/verifikasi dan pengambilan keputusan.

b. Organisasi Terkait PT EQUALITY Indonesia
Organisasi terkait PT EQUALITY Indonesia, baik karena kesamaan nama pemegang saham, kepengurusan, atau status kekaryawanan sepenuhnya diberlakukan ketentuan sebagaimana ditetapkan.

c. Dewan Komisaris
Dalam statusnya sebagai anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Dewan Komisaris PT EQUALITY Indonesia harus diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi dan kepada yang bersangkutan tidak dapat memberikan tekanan dalam bentuk apapun kepada seluruh Personal Sertifikasi selama proses penilaian/verifikasi dan pengambilan keputusan.

d. Dewan Direksi
Dalam statusnya sebagai anggota Dewan Direksi, seluruh anggota Dewan Direksi PT EQUALITY Indonesia harus diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi dan kepada yang bersangkutan tidak dapat memberikan tekanan dalam bentuk apapun kepada seluruh Personal Sertifikasi selama proses penilaian/verifikasi dan pengambilan keputusan.

e. Pengambil Keputusan
Dalam statusnya sebagai Pengambil Keputusan, seluruh Pengambil Keputusan harus diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi dan Pengambil Keputusan tidak dapat bertindak sebagai anggota Auditor dalam proses penilaian/verifikasi dimana yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pengambil Keputusan.
Pengambil Keputusan memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun.

f. Tenaga Ahli
Anggota Tenaga Ahli yang mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan aspek teknis terhadap laporan hasil penilaian/verifikasi dalam Pengambilan Keputusan, ditetapkan berdasarkan keahlian dan diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi.
Anggota Tenaga Ahli memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun.

g. Komite Imparsial
Dalam statusnya sebagai anggota Komite, anggota Komite Imparsial harus diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi. Apabila terdapat anggota Komite yang berpotensi berbenturan kepentingan dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi, maka yang bersangkutan tidak dilibatkan sebagai anggota komite untuk organisasi dimana yang bersangkutan tidak bebas konflik kepentingan.
Anggota Komite Imparsial memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun.

h. Tim Penanganan Keluhan
Dalam statusnya sebagai anggota Tim, anggota Tim Penanganan Keluhan harus diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi. Apabila terdapat anggota Tim yang berpotensi berbenturan kepentingan dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi, maka yang bersangkutan tidak dilibatkan sebagai anggota Tim untuk organisasi dimana yang bersangkutan tidak bebas konflik kepentingan.
Tim Penanganan Keluhan memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun.

i. Komite Banding/Ad-Hoc
Dalam statusnya sebagai anggota Komite Banding/Ad Hoc, anggota Komite Banding/Ad Hoc harus diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi dan apabila terdapat anggota Komite yang berpotensi berbenturan kepentingan dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi, maka yang bersangkutan tidak dilibatkan fungsinya sebagai anggota komite untuk organisasi dimana yang bersangkutan tidak bebas konflik kepentingan.
Komite Banding/Ad Hoc memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun.

j. Auditor Internal Dan Eksternal
Dalam statusnya sebagai Auditor, internal maupun eksternal, baik Ketua Tim Auditor maupun Auditor harus diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi dan Auditor tidak dapat bertindak sebagai Pengambil Keputusan dalam proses penilaian/verifikasi dimana yang bersangkutan ditetapkan sebagai Auditor.
Auditor memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun.

k. Karyawan
Seluruh karyawan EQI yang tidak ditugaskan untuk terlibat dalam proses penilaian/verifikasi dan Pengambilan  Keputusan tidak diidentifikasi status keberpihakannya dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi. EQI menjamin, seluruh Karyawan EQI tidak dapat memberikan tekanan dalam bentuk apapun kepada seluruh Personal Sertifikasi selama proses penilaian/verifikasi dan pengambilan keputusan.
Karyawan memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun.

l. Subkontraktor
Apabila dalam proses penilaian/verifikasi EQI melibatkan Subkontraktor, maka organisasi dan seluruh personal subkontraktor yang terlibat harus diidentifikasi bebas konflik kepentingan dengan organisasi yang akan dinilai/diverifikasi.
Subkontraktor memegang kerahasiaan setiap informasi yang diterima dan bebas dari tekanan komersial, maupun tekanan lain dalam bentuk apapun.

 

Implementasi Ketidakberpihakan

Untuk  menjamin  bahwa  tidak  ada  konflik  kepentingan,  personel  yang  telah memberikan  konsultansi  sistem  manajemen termasuk  mereka  yang  bertindak  dalam kapasitas  manajerial,  tidak boleh digunakan  oleh PT EQUALITY Indonesia untuk mengambil bagian dalam audit atau kegiatan  sertifikasi  lainnya,  jika mereka  telah terlibat dalam konsultansi sistem manajemen terhadap pelanggan yang sedang ditangani  dalam 2 (dua) tahun setelah berakhirnya konsultansi tersebut.
Lebih lanjut, untuk menghindari benturan kepentingan dalam proses sertifikasi sehingga dapat menjamin prinsip ketidakberpihakan, PT EQUALITY Indonesia dan setiap bagian dari badan hukum beserta personil yang terlibat di dalamnya tidak diperbolehkan :

  1. mensertifikasi anak perusahaan yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh PT EQUALITY Indonesia;
  2. mensertifikasi lembaga sertifikasi lain untuk kegiatan sertifikasi sistem manajemennya;
  3. menawarkan atau menyediakan konsultnasi dan pelatihan sistem manajemen khusus kepada pelanggannya,  termasuk tidak membantu perancangan, penerapan atau pemeliharaan sistem manajemen bagi organisasi yang disertifikasi;
  4. memberikan layanan pemantauan sistem manajemen atau layanan lain yang mana hasilnya bertujuan untuk memberikan saran bagi organisasi yang disertifikasi;
  5. melaksanakan layanan penjualan produk atau layanan lain yang berhubungan dengan upaya perbaikan sistem manajemen kepada organisasi yang disertifikasi;
  6. menawarkan  atau menyediakan  audit internal kepada pelanggan  yang disertifikasinya;
  7. mensertifikasi  sistem  manajemen  dimana  lembaga sertifikasi melakukan audit internal terhadap pelanggan dalam selang waktu dua tahun terakhir;
  8. mensertifikasi sistem manajemen pada pelanggan yang telah menerima konsultasi sistem manajemen atau audit internal, dimana hubungan antara organisasi konsultan dengan PT EQUALITY Indonesia menunjukkan ancaman yang mempengaruhi ketidakberpihakan lembaga sertifikasi;
  9. memberikan jasa audit kepada organisasi konsultan sistem manajemen karena merupakan suatu ancaman yang mempengaruhi ketidakberpihakan PT EQUALITY Indonesia. Hal ini tidak berlaku bagi individu yang dikontrak sebagai auditor sebagaimana tercakup dalam butir 7.3 SNI ISO/IEC 1721:2008;
  10. dipasarkan atau diberi kesempatan yang terkait dengan kegiatan organisasi konsultan sistem manajemen;     
  11. dinyatakan atau  ditunjukkan bahwa sertifikasi akan lebih sederhana, lebih mudah, lebih cepat atau lebih murah oleh organisasi konsultan tertentu;
  12. menyatakan  atau  menunjukkan  bahwa sertifikasi akan lebih sederhana, lebih mudah, lebih cepat atau lebih murah jika organisasi konsultan tertentu  digunakan.

Dalam mengamankan ketidakberpihakan operasionalisasi sistem sertifikasinya, PT EQUALITY Indonesia membentuk komite ketidakberpihakan, selanjutnya disebut Komite Imparsial sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor 003/SK-EQC/III/2016 Tanggal 02 Maret 2016 tentang Penetapan Komite Imparsial. Anggota  Komite Imparsial sebagai berikut :

No

Nama

Instansi Perwakilan

Jabatan

Bidang Keahlian

1.

Ir. Sofwan Bustomi, M.Si

Kementrian Kehutanan Kehutanan

Ketua

Produksi

2.

Dr. Paribotro Sutigno

Industri / APKINDO

Anggota

Industri Hasil Hutan Kayu

3.Dr. Ir. Herman PrayudiAsosiasi Pengusaha Hutan Indonesia ( APHI )AnggotaKehutanan
4.Ir. Joehar Borgot Simanjuntak, M.Si, MMPengguna JasaAnggotaPemerhati Lingkungan
5.

Amin Muchakim, S.Hut

Menejemen PT Equality Indonesia

Anggota

Menejemen Hutan

 

Susunan anggota komite imparsial Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (LSUP) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) ISO 14001 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT EQUALITY Indonesia Nomor 012/SK-EQC/XI/2016 Tanggal 16 November 2016 tentang Penetapan Komite Imparsial Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) ISO 14001. Anggota  Komite Imparsial sebagai berikut :

No.NamaInstansi PerwakilanJabatanBidang Keahlian
1Ir. Joehar Borgot Simanujuntak,M.Si,MMPengguna JasaKetuaPemerhati Lingkungan
2Drs. Sudiyono, MMDinas Pariwisata Kabupaten BogorAnggotaManajemen Pariwisata, Akomodasi, Jasa Makanan dan Minuman dan penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi
3Amin Muchakim, S.HutManajemen PT EQUALITY IndonesiaAnggotaManajemen

PT EQUALITY Indonesia

ttd

Agustri Warsono
Direktur Utama

 

} ?>