Layanan Sistem PHPL & VLK

an image

 

Kementerian Kehutanan telah menyusun prioritas kebijakan pembangunan kehutanan, salah satu prioritas kebijakan pembangunan kehutanan adalah restrukturisasi sektor kehutanan. Salah satunya dengan melaksanakan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (V-LK) yang bersifat wajib (mandatory) kepada unit-unit usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam, hutan tanaman, Hutan Restorasi maupun hak pengelolaan sedangkan untuk Industri/TDI dilakukan sertifikasi legalitas kayu (S-LK) kepada produk hasil hutan berupa kayu.

Untuk meningkatkan independensi dan pengakuan global, pada Tahun 2009 Departemen Kehutanan melakukan penyempurnaan terhadap mekanisme Penilaian Kinerja PHPL dan VLK melalui Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 yang kemudian mengalami beberapa perubahan. Perubahan terakhir dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.42/Menhut-II/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

 

Print