Peraturan Terkait
| JUDUL PERATURAN | TAHUN | JENIS PERATURAN | INSTITUSI PENERBIT | STATUS | AKSI |
|---|---|---|---|---|---|
| Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria | 1960 | Undang-undang | DPR dan Pemerintah | Berlaku | Download |
| Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja | 1970 | Undang-undang | DPR dan Pemerintah | Berlaku | Download |
| Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya | 1990 | Undang-undang | DPR dan Pemerintah | Berlaku | Download |
| Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) | 1994 | Undang-undang | DPR dan Pemerintah | Berlaku | Download |
| Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati | 1994 | Undang-undang | DPR dan Pemerintah | Berlaku | Download |
| Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan | 1999 | Undang-undang | DPR dan Pemerintah | Berlaku – Diubah dengan UU No.11/2022 tentang Cipta Kerja | Download |
| Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | 2003 | Undang-undang | DPR dan Pemerintah | Berlaku – Diubah dengan UU No.11/2022 tentang Cipta Kerja | Download |
| Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang | 2004 | Undang-undang | DPR dan Pemerintah | Berlaku – Diubah dengan UU No.11/2022 tentang Cipta Kerja | Download |
| Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air | 2004 | Undang-undang | DPR dan Pemerintah | Berlaku | Download |
| Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional | 2004 | Undang-undang | DPR dan Pemerintah | Berlaku – Diubah dengan UU No.11/2022 tentang Cipta Kerja | Download |
| Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tetang Penanaman Modal | 2007 | Undang-undang | DPR dan Pemerintah | Berlaku – Diubah dengan UU No.11/2022 tentang Cipta Kerja | Download |
| Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang | 2007 | Undang-undang | DPR dan Pemerintah | Berlaku – Diubah dengan UU No.11/2022 tentang Cipta Kerja | Download |
| Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas | 2007 | Undang-undang | DPR dan Pemerintah | Berlaku – Diubah dengan UU No.11/2022 tentang Cipta Kerja | Download |
| Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah | 2008 | Undang-undang | DPR dan Pemerintah | Berlaku | Download |
| Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan | 2009 | Undang-undang | DPR dan Pemerintah | Berlaku – Diubah dengan UU No.11/2022 tentang Cipta Kerja | Download |
| Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 2009 | Undang-undang | DPR dan Pemerintah | Berlaku – Diubah dengan UU No.11/2022 tentang Cipta Kerja | Download |
| Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan | 2009 | Undang-undang | DPR dan Pemerintah | Berlaku – Diubah dengan UU No.11/2022 tentang Cipta Kerja | Download |
| Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara | 2009 | Undang-undang | DPR dan Pemerintah | Berlaku – Diubah dengan UU No.11/2022 tentang Cipta Kerja | Download |
| Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberanntasan Perusakan Hutan | 2013 | Undang-undang | DPR dan Pemerintah | Berlaku – Diubah dengan UU No.11/2022 tentang Cipta Kerja | Download |
| Undang-undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air | 2014 | Undang-undang | DPR dan Pemerintah | Berlaku | Download |
| Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian | 2014 | Undang-undang | DPR dan Pemerintah | Berlaku | Download |
| Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 2014 | Undang-undang | DPR dan Pemerintah | Berlaku – Diubah dengan UU No.11/2022 tentang Cipta Kerja | Download |
| Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak | 2014 | Undang-undang | DPR dan Pemerintah | Berlaku – Mengubah UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak | Download |
| Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah | 2019 | Undang-undang | DPR dan Pemerintah | Berlaku – Diubah dengan UU No.11/2022 tentang Cipta Kerja | Download |
| Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan | 2019 | Undang-undang | DPR dan Pemerintah | Berlaku – Diubah dengan UU No.11/2022 tentang Cipta Kerja | Download |
| Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja | 2020 | Undang-undang | DPR dan Pemerintah | Tidak Berlaku | Download |
| Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara | 2020 | Undang-undang | DPR dan Pemerintah | Berlaku – Diubah dengan UU No.11/2022 tentang Cipta Kerja | Download |
| PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja | 2022 | Undang-undang | Pemerintah | Berlaku | Download |
| Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman | 1995 | Peraturan Pemerintah | Pemerintah | Berlaku | Download |
| Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman | 1995 | Peraturan Pemerintah | Pemerintah | Berlaku | Download |
| Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | 2011 | Peraturan Pemerintah | Pemerintah | Berlaku | Download |
| Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | 2012 | Peraturan Pemerintah | Pemerintah | Berlaku | Download |
| Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata | 2012 | Peraturan Pemerintah | Pemerintah | Berlaku | Download |
| Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan eksosistem gambut | 2014 | Peraturan Pemerintah | Pemerintah | Berlaku – Diubah dengan PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut | Download |
| Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam | 2015 | Peraturan Pemerintah | Pemerintah | Berlaku | Download |
| Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang perubahan atas PP No. 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan eksosistem gambut | 2016 | Peraturan Pemerintah | Pemerintah | Berlaku – Mengubah PP No. 71/2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut | Download |
| Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional | 2018 | Peraturan Pemerintah | Pemerintah | Berlaku – Mencabut PP No.102/2000 tentang Standardisasi Nasional | Download |
| Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan | 2020 | Peraturan Pemerintah | Pemerintah | Berlaku – Mencabut PP No. 76/2008 tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan | Download |
| Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Pengelolaan sampah spesifik | 2020 | Peraturan Pemerintah | Pemerintah | Berlaku | Download |
| Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko | 2021 | Peraturan Pemerintah | Pemerintah | Berlaku – Mencabut PP No.24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Download |
| Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah | 2021 | Peraturan Pemerintah | Pemerintah | Berlaku | Download |
| Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar | 2021 | Peraturan Pemerintah | Pemerintah | Berlaku | Download |
| Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | 2021 | Peraturan Pemerintah | Pemerintah | Berlaku – Mencabut PP No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;PP No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan;PP No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air;PP No. 41;1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;PP No. 19/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut; dan Mengubah PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup | Download |
| Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan | 2021 | Peraturan Pemerintah | Pemerintah | Berlaku – Mencabut PP No. 105/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasaan Hutan;PP No. 104/2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan;PP No. 61/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan;PP No. 24/2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;PP No. 3/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan;PP No. 6/2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan;PP No. 58/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi;PP No. 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan;PP No. 35/2002 tentang Dana Reboisasi;PP No. 51/1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan; dan Mengubah PP No. 72/2010 tentang Perusahaan Umum Perum Kehutanan Negara;PP No. 60/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Perlindungan Hutan;PP No. 45/2004 tentang Perlindungan Hutan | Download |
| Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Adm dan PNBP bidang Kehutanan | 2021 | Peraturan Pemerintah | Pemerintah | Berlaku | Download |
| Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian | 2021 | Peraturan Pemerintah | Pemerintah | Berlaku – Mencabut PP No. 78/1992 tentang Obat Hewan | Download |
| Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan | 2021 | Peraturan Pemerintah | Pemerintah | Berlaku – Mencabut PERPRES No. 63/2018 tentang Penetapan dan Pendaftaran Barang Terkait Dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup;PERPRES No. 112/007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan Mengubah PP No. 33/2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang | Download |
| Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing | 2021 | Peraturan Pemerintah | Pemerintah | Berlaku – Mencabut PERPRES No. 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing | Download |
| Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja | 2021 | Peraturan Pemerintah | Pemerintah | Berlaku | Download |
| Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan | 2021 | Peraturan Pemerintah | Pemerintah | Berlaku – Mencabut PP No. 78/2015 tentang Pengupahan | Download |
| Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Perkerjaan | 2021 | Peraturan Pemerintah | Pemerintah | Berlaku | Download |
| Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah | 2021 | Peraturan Pemerintah | Pemerintah | Berlaku | Download |
| Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia | 2020 | Peraturan Presiden | Presiden | Berlaku | Download |
| Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung | 1990 | Keputusan Presiden | Presiden | Berlaku | Download |
| Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional | 2020 | Keputusan Presiden | Presiden | Berlaku | Download |
| Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit | 2018 | Instruksi Presiden | Presiden | Berlaku | Download |
| Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 | 2019 | Instruksi Presiden | Presiden | Berlaku | Download |
| Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di HL dan HP | 2021 | Peraturan Menteri | Kemen LHK | Berlaku | Download |
| Kepmen LHK Nomor SK.1179/MENLHK/PHPL/HPL.3/11/2021 tentang Penetapan Tanda SVLK | 2021 | Keputusan Menteri | Kemen LHK | Berlaku | Download |
| Kepmen LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/2/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Legalitas | 2022 | Keputusan Menteri | Kemen LHK | Berlaku – Mencabut Kepdirjen PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal | Download |
| Perdirjen PHPL Nomor P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/I/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan | 2018 | Peraturan Dirjen | Kemen LHK | Tidak Berlaku – Dicabut dengan Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/2/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Legalitas | Download |
| Kepdirjen PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal | 2020 | Keputusan Dirjen | Kemen LHK | Tidak Berlaku – Dicabut dengan Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/2/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Legalitas | Download |
| Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor SE.2/PPHH/NEIP/HPL.3/5/2018 tentang Pedoman Pemeriksaan Hasil Uji Tuntas (Due Diligence) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan | 2018 | Surat Edaran | Kemen LHK | Tidak Berlaku – Dicabut dengan Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/2/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Legalitas | Download |
| Surat Edaran Nomor 1/PPHH/NEIP/HPL.3/12/2021 tentang Pelaksanaan Uji Kelayakan (due diligence) dan Deklarasi Impor di Kawasan Berikat | 2021 | Surat Edaran | Kemen LHK | Berlaku | Download |
| Kepmen LH Nomor 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak | 1995 | Keputusan Menteri | Kemen LH | Berlaku | Download |
| Kepdirjen PHU Nomor 335 Tahun 2020 tentang Mitigasi Risiko Perizinan dan Akreditasi Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Sebagai Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 | 2020 | Keputusan Dirjen | Kemenag | Berlaku | Download |
| Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus | 2021 | Peraturan Menteri | Kemenag | Berlaku | Download |
| Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus | 2021 | Peraturan Menteri | Kemenag | Berlaku – Mencabut Peraturan Menag No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji KhususPeraturan Menag No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah | Download |
| Keputusan Menteri Agama Nomor 1251 tahun 2021 tentang Skema dan Kriteria Akreditasi serta Sertifikasi Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus | 2021 | Keputusan Menteri | Kemenag | Berlaku – Mencabut Kepdirjen PHU 2018 No. 337 Tahun 2018 tentang Pedoman Akreditasi PPIU | Download |
| Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 123/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan Di Bidang Ekspor dan Impor Melalui Inatrade Dalam Kerangka Indonesia National Single Window | 2015 | Peraturan Menteri | Kemendag | Berlaku – Mencabut Permendag Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui Inatrade dalam Kerangka Indonesia National Single Window | Download |
| Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor | 2021 | Peraturan Menteri | Kemendag | Berlaku | Download |
| Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor | 2021 | Peraturan Menteri | Kemendag | Berlaku | Download |
| Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor | 2022 | Peraturan Menteri | Kemendag | Berlaku | Download |
| Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor | 2022 | Peraturan Menteri | Kemendag | Berlaku | Download |
| Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor | 2022 | Peraturan Menteri | Kemendag | Berlaku | Download |
| Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor | 2022 | Peraturan Menteri | Kemendag | Berlaku | Download |
| Permenparekraf/Baparekraf Nomor 10 tahun 2014 tentang Standar Usaha Kafe | 2014 | Peraturan Menteri | Kemenparekraf/Baparekraf | Berlaku | Download |
| Permenparekraf/Baparekraf Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata | 2021 | Peraturan Menteri | Kemenparekraf/Baparekraf | Berlaku | Download |
| Permenparekraf/Baparekraf Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata | 2021 | Peraturan Menteri | Kemenparekraf/Baparekraf | Berlaku – Mencabut Permenparekraf/Beparekraf Nomor 6 tahun 2020tentang Penyelenggaraan Sertifikasi UsahaPariwisata | Download |
| Permenparekraf/Baparekraf Nomor 12 tahun 2022 tentang Fasilitasi Pembiayaan Terhadap Sertifikasi SNI Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan | 2022 | Peraturan Menteri | Kemenparekraf/Baparekraf | Berlaku | Download |
| Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasaboga | 2011 | Peraturan Menteri | Kemenkes | Berlaku | Download |
| Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NOMOR HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) | 2020 | Keputusan Menteri | Kemenkes | Berlaku | Download |
| Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan | 2009 | Peraturan Menteri | Kementan | Berlaku | Download |
| Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentann/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit | 2009 | Peraturan Menteri | Kementan | Berlaku | Download |
| Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140 /12/2013 tentang pedoman budidaya kelapa sawit (Elaeis guineensis) yang baik | 2013 | Peraturan Menteri | Kementan | Berlaku | Download |
| Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan | 2013 | Peraturan Menteri | Kementan | Berlaku | Download |
| Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit | 2016 | Peraturan Menteri | Kementan | Berlaku | Download |
| Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan | 2016 | Peraturan Menteri | Kementan | Berlaku | Download |
| Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/09/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan | 2017 | Peraturan Menteri | Kementan | Berlaku | Download |
| Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian | 2019 | Peraturan Menteri | Kementan | Berlaku | Download |
| Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia | 2020 | Peraturan Menteri | Kementan | Berlaku | Download |
| Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian | 2021 | Peraturan Menteri | Kementan | Berlaku | Download |
| Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit | 2022 | Peraturan Menteri | Kementan | Berlaku | Download |
| Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 348/Kpts/OT.050/12/2020 tentang Pedoman Pencantuman Logo Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia | 2020 | Keputusan Dirjen | Kementan | Berlaku | Download |
| SE Komite ISPO Nomor 396/SE/KB.410/E/07/2021 tanggal 26 Juli 2021 Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) | 2021 | Surat Edaran | Kementan | Berlaku | Download |
| Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.04/MEN/1980 Tentang Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan | 1980 | Peraturan Menteri | Kemenaker | Berlaku | Download |
| Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | 1987 | Peraturan Menteri | Kemenaker | Berlaku | Download |
| Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.15/Men/VIII/2008 Tentang P3K di Tempat Kerja | 2008 | Peraturan Menteri | Kemenaker | Berlaku | Download |
| Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Per.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri | 2010 | Peraturan Menteri | Kemenaker | Berlaku | Download |
| Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | 2014 | Peraturan Menteri | Kemenaker | Berlaku | Download |
| Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja | 2018 | Peraturan Menteri | Kemenaker | Berlaku | Download |
| Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2022 tentang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua | 2020 | Peraturan Menteri | Kemenaker | Berlaku | Download |
| Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 186/Men/1999 Tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja | 1999 | Keputusan Menteri | Kemenaker | Berlaku | Download |
| Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor : KEP. 22/DJPPK/V/2008 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja | 2008 | Keputusan Dirjen | Kemenaker | Berlaku | Download |
